GARUDANEWS.co, JAKARTA – Sekretaris Jenderal V FERADI WPI, Yoshua Rivaldo, M.H., S.K.M., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., melaporkan dugaan tindak penganiayaan dan perselisihan transaksi yang dialaminya di salah satu lokasi di kawasan Jalan Samanhudi, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada 3 November 2026.
Dalam keterangannya kepada sejumlah wartawan, Yoshua mengaku mengalami insiden yang berawal dari transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik. Menurut pengakuannya, saldo pada uang elektronik miliknya telah terpotong, namun ia kembali diminta melakukan pembayaran dengan alasan transaksi sebelumnya belum diterima atau masih dalam proses.
Yoshua menyatakan keberatan atas permintaan tersebut. Ia menuturkan bahwa perselisihan kemudian berkembang menjadi cekcok dengan salah satu pihak yang berada di lokasi.
Menurut pengakuannya, dirinya juga sempat tidak diperbolehkan meninggalkan lokasi dan mengalami dugaan tindakan kekerasan fisik oleh seseorang yang disebut berinisial T.
“Saya ditahan dan tidak boleh meninggalkan lokasi oleh sejumlah petugas keamanan. Saya juga mengalami pemukulan oleh seseorang yang diduga berinisial T,” ujar Yoshua kepada wartawan.
Atas peristiwa tersebut, Yoshua memilih menempuh jalur hukum dan mendapatkan pendampingan dari tim kuasa hukum Firma Hukum Subur Jaya yang bernaung di bawah organisasi advokat FERADI WPI.
“Saya didampingi tim kuasa hukum dari induk organisasi saya, yaitu FERADI WPI dan Subur Jaya Lawfirm, untuk melakukan langkah-langkah hukum agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” katanya.
Tim hukum yang mendampingi Yoshua antara lain M. Arifin, Donny Andretti, Harriani Bianca Daryana, Mohamad Farhan, Dedy Ferdiyanto, Suwanto, Wilfritz Toga Bonar Sirait, Suhardi, Sukamto, dan Tedy Kurniawan Djauhar.
Wakil Ketua Umum FERADI WPI sekaligus anggota tim advokasi, Adv. Harriani Bianca Daryana, S.H., C.PFW., C.MDF., C.JKJ., C.FTAX., menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal proses hukum atas dugaan peristiwa yang dialami kliennya.
“Tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Kami akan mengawal proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Bianca.
