Jokowi Andalkan THR Untuk Pertumbuhan Ekonomi

by
Joko Widodo

Garudanews, Jakarta — Pemerintah telah menetapkan pencairan THR 2021, baik THR PNS maupun THR pekerja swasta. Untuk THR PNS dianggarkan Rp30,8 triliun dan dicairkan H-10 hingga H-5 Lebaran.

Sementara, pemerintah meminta perusahaan membayarkan THR pekerja swasta secara penuh H-7 Lebaran dan paling lambat H-1 Lebaran.

Sebab, pencairan THR akan mendorong konsumsi masyarakat Indonesia dan bisa membantu pertumbuhan ekonomi.

Presiden Jokowi mengatakan pemberian THR ini menjadi program pemerintah untuk meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat yang dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, momentum konsumsi tinggi di Bulan Ramadhan dan Idul Fitri, diharapkan Presiden, dapat turut memulihkan kegiatan sektor-sektor perekonomian dan juga menggerakkan konsumsi domestik.

“Kita harapkan ini bisa segera dinaikkan pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Jokowi, Kamis 29 April 2021.

Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN).

“Saya telah menandatangani PP yang menetapkan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk aparatur negara baik itu PNS, CPNS, TNI, Polri dan pejabat negara, pensiunan, penerima pensiun, penerima tunjangan, kemarin hari Rabu 28 April sudah saya tanda tangani,” kata Presiden.

Kepala Negara menekankan THR akan dibayarkan sejak 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri 1442 H, sedangkan gaji ke-13 akan disalurkan menjelang tahun ajaran baru bagi pelajar.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 dapat mencapai 4,5-5,5 persen, setelah pada 2020 ekonomi domestik terkontraksi hingga minus 2,07 persen.

Pemerintah juga telah menerbitkan ketentuan pembayaran THR bagi korporasi melalui Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021.

Pemerintah memperkirakan potensi dana yang beredar di masyarakat dari pembayaran THR mencapai Rp150 triliun. Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mendorong seluruh sektor untuk membayar THR kepada pekerja. Upaya ini untuk mendongkrak perekonomian.

“Jadi THR itu bisa mengungkit sekitar 1 persen PDB (Produk Domestik Bruto),” kata Airlangga dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (23/4/2021).

Dia mengatakan bahwa secara total, pembayaran THR tahun ini di seluruh sektor baik tenaga kerja, ASN, TNI dan Polri berpotensi mencapai Rp150 triliun.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci anggaran THR 2021 meliputi kementerian/lembaga, ASN, TNI, dan Polri melalui DIPA sebesar Rp7 triliun sedangkan untuk ASN daerah dan P3K dialokasikan Rp14,8 triliun.

Kemudian untuk THR yang diberikan kepada para pensiunan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp9 triliun.

“THR yang dibayarkan tahun ini adalah diberikan sebesar gaji pokok dan tunjangan melekat,” ujarnya.

ementara itu, Sri Mulyani mengatakan untuk gaji ke-13 yang akan disalurkan pada Juni 2021 juga meliputi gaji pokok dan tunjangan melekat.

“Kami akan terbitkan PMK yang akan dipakai untuk pelaksanaan pembayaran THR dan gaji ke-13 pada Juni yang akan datang,” katanya. (*)