GARUDANEWS.co, MEDAN – Pemulihan ekosistem mangrove tidak cukup hanya berbicara mengenai penanaman pohon. Di balik setiap kegiatan di lapangan, terdapat masyarakat yang hidup, bekerja dan menggantungkan penghidupan pada ekosistem pesisir sehingga komunikasi dengan komunitas menjadi bagian penting untuk memastikan program berjalan secara terbuka, inklusif dan berkelanjutan.
Hal tersebut menjadi salah satu pokok materi yang disampaikan Juliarti Sianturi, Staf Media SPEAK Sub-Nasional Sumatera Utara pada SPEAK Indonesia (Yayasan Strategi Pengkajian Edukasi Alternatif Komunikasi Indonesia), dalam pelatihan Strategi Komunikasi dan Toolkit Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) Sumatera Utara, Kamis (8/10/2026).
Dalam pemaparannya, Juliarti menekankan bahwa komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan tidak boleh berhenti pada penyampaian informasi. Komunikasi harus menjadi proses dua arah yang memungkinkan masyarakat memahami kegiatan, mengetahui potensi dampaknya, menyampaikan pertanyaan maupun pengaduan, serta terlibat dalam proses yang berkaitan dengan kehidupan mereka.
Ia menjelaskan, strategi komunikasi perlu membantu masyarakat mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dan menangani risiko maupun dampak terhadap manusia, lingkungan, hak, keselamatan dan penghidupan.
Aspek inklusivitas juga menjadi perhatian. Menurut Juliarti, komunikasi harus memastikan suara perempuan, penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia, masyarakat adat atau masyarakat lokal hingga kelompok yang memiliki pandangan berbeda tetap memiliki ruang untuk didengar.
“Kalau mereka sudah hadir dalam pertemuan, belum tentu berarti mereka setuju. Kita harus memastikan mereka benar-benar memahami kegiatan itu dan dampaknya terhadap mereka,” ujar Juliarti dalam pelatihan tersebut.
Prinsip tersebut menjadi penting karena keberhasilan komunikasi tidak semata-mata diukur berdasarkan jumlah peserta yang hadir dalam sebuah kegiatan. Pemantauan dan evaluasi juga perlu melihat kualitas partisipasi, tingkat pemahaman, jangkauan informasi serta tindak lanjut setelah komunikasi dilakukan.
Juliarti menyebut komunikasi berbasis komunitas sebagai proses yang berkelanjutan. Informasi perlu disampaikan secara terbuka, dampaknya dipantau, kemudian dievaluasi dan diperbaiki berdasarkan kondisi di lapangan.
“Kepercayaan dibangun melalui keterbukaan informasi, saling menghargai, komunikasi yang konsisten dan bertanggung jawab,” katanya.
Menurut dia, tujuan akhirnya bukan sekadar membuat masyarakat menerima informasi atau ikut dalam kegiatan penanaman mangrove. Masyarakat perlu memiliki ruang yang aman dan bermakna untuk memahami kegiatan, bertanya, menyampaikan pandangan dan berpartisipasi.
Panduan komunikasi tersebut, lanjut Juliarti, disiapkan sebagai acuan praktis agar komunikasi dengan masyarakat dan komunitas dapat berlangsung aktif, inklusif dan berkelanjutan. Panduan itu juga menjadi bagian dari dokumen operasional serta pemantauan aspek lingkungan dan sosial yang dapat digunakan secara fleksibel sesuai konteks lokal.
Dalam penerapannya, pengetahuan lokal dan dialog dua arah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Setiap suara masyarakat perlu didengar dan dicatat sehingga komunikasi tidak berubah menjadi sekadar penyampaian informasi satu arah.
Panduan tersebut ditujukan bagi tim pelaksana, pendamping masyarakat dan pihak terkait yang melakukan komunikasi di wilayah pelaksanaan kegiatan ekosistem.
Juliarti juga mengajak peserta melihat langsung pentingnya memahami karakter masyarakat sebelum menentukan pendekatan komunikasi. Dalam sesi tersebut, sejumlah perwakilan masyarakat dari kawasan mangrove Sumatera Utara diberikan ruang untuk menceritakan kondisi sosial, budaya dan ekonomi komunitas mereka.
Salah satunya Juwandi dari Desa Simanulang, Kecamatan Kuala Ledong, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Ia menggambarkan desanya sebagai wilayah yang cukup jauh dari pusat pemerintahan kabupaten, dengan jarak sekitar 80 kilometer.
Mayoritas masyarakat Desa Simanulang, menurut Juwandi, menggantungkan kehidupan sebagai nelayan. Sekitar 80 persen aktivitas masyarakat berkaitan dengan pekerjaan tersebut, sementara sebagian lainnya bekerja sebagai petani, pedagang maupun di sektor swasta.
Masyarakatnya berasal dari beragam latar belakang suku, antara lain Batak, Jawa dan Melayu. Meski demikian, dalam praktik sosial dan adat, budaya Melayu disebut cukup dominan.
Juwandi mengatakan masyarakat di desanya relatif mudah diajak bermusyawarah dan tidak terdapat perselisihan antarsuku maupun kelompok. Kondisi tersebut menjadi salah satu karakter lokal yang menurutnya perlu dipahami ketika komunikasi maupun program pembangunan dilakukan di tingkat desa.
Terkait pengelolaan mangrove, ia menyebut terdapat lima Kelompok Tani Hutan (KTH) di wilayah tersebut. Menurutnya, kelompok-kelompok itu telah berperan dalam pelestarian mangrove, tetapi kegiatan ekonomi baru berjalan pada satu kelompok.
Ia berharap kelompok lainnya juga memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi sehingga manfaat pengelolaan mangrove tidak hanya berhenti pada aspek konservasi, tetapi juga dapat dirasakan masyarakat.
Suara lain datang dari Zul Insan, Kepala Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat. Ia memaparkan kondisi kawasan mangrove di desanya yang memiliki luas sekitar 1.200 hektare dan memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan serta konflik pemanfaatan kawasan.
Menurut Zul Insan, pandemi Covid-19 turut memengaruhi aktivitas masyarakat dan wisata mangrove di kawasan tersebut. Ia menyebut kondisi tersebut berdampak terhadap kawasan mangrove yang kemudian mengalami kerusakan dalam skala besar.
Zul Insan mengatakan Desa Lubuk Kertang memiliki sekitar 1.232 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sekitar 5.123 jiwa yang tersebar di lima dusun. Masyarakatnya terdiri dari berbagai kelompok etnis, dengan dominasi suku Banjar, disusul Jawa, Karo dan kelompok lainnya.
Ia juga menyoroti keterkaitan langsung antara keberadaan mangrove dan ekonomi masyarakat. Ketika kunjungan wisata menurun, usaha mikro dan kegiatan ekonomi masyarakat yang sebelumnya bergantung pada aktivitas wisata ikut terdampak.
Namun, upaya pemulihan terus dilakukan. Zul Insan menyebut adanya penanaman mangrove melalui dukungan program terkait pada 2024 dan 2025, serta penanaman tambahan yang dilakukan melalui anggaran desa beberapa hari sebelum pelatihan berlangsung.
Selain penanaman, menurut dia, terdapat pula upaya mendorong pembentukan peraturan desa mengenai hutan agar keberadaan kawasan mangrove memiliki perlindungan hukum di tingkat lokal dan dapat dipertahankan.
Zul Insan kemudian memperluas pembicaraan pada potensi ekonomi Desa Lubuk Kertang. Selain mangrove dan perikanan, desa tersebut memiliki hamparan persawahan yang menurutnya mencapai sekitar 830 hektare.
Ia mengatakan hasil panen padi di wilayah tersebut cukup tinggi, tetapi sebagian besar gabah masih dibawa keluar daerah untuk dijual. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan perlunya penguatan rantai nilai di tingkat lokal, termasuk melalui pembangunan penggilingan padi modern.
“Kalau pemerintah ataupun investor bisa membangun kilang padi modern, mungkin harga di tingkat petani bisa lebih tinggi. Yang sejahtera itu petani,” ujarnya.
Ia juga menyebut potensi perikanan kepiting bakau yang menurutnya dapat mencapai sedikitnya tiga ton per bulan dengan ukuran yang beragam. Menurut dia, keberadaan biota laut tersebut tidak terlepas dari fungsi ekologis hutan mangrove sebagai habitat berbagai organisme.
Karena itu, ia mendorong agar pengelolaan kawasan tidak hanya melihat konservasi dari satu sisi, tetapi juga membangun keterhubungan dari hulu hingga hilir sehingga manfaat ekonomi dan ekologis dapat dirasakan masyarakat.
Paparan masyarakat tersebut sekaligus memperlihatkan mengapa komunikasi menjadi bagian penting dalam program pemulihan mangrove. Setiap wilayah memiliki karakter sosial, budaya, mata pencaharian, pengalaman konflik dan kebutuhan ekonomi yang berbeda.
Karena itu, pendekatan komunikasi yang seragam berisiko mengabaikan konteks lokal. Sebaliknya, pemahaman terhadap masyarakat memungkinkan program dibangun berdasarkan kondisi nyata di lapangan, termasuk membuka ruang bagi kelompok yang selama ini mungkin tidak terdengar.
“Melalui pelatihan strategi komunikasi dan toolkit M4CR tersebut, pesan yang dibangun bukan hanya bagaimana masyarakat menerima sebuah program, melainkan bagaimana masyarakat memiliki kesempatan untuk memahami, bertanya, menyampaikan keberatan atau pengaduan, serta terlibat secara bermakna dalam proses pemulihan ekosistem yang juga menjadi bagian dari kehidupan mereka,” tutup Juli.
