Cakupan UHC Kota Medan Tembus 100,25 Persen

GARUDANEWS.co, MEDAN – Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan di Kota Medan telah mencapai 100,25 persen. Capaian tersebut menempatkan seluruh penduduk sebagai sasaran perlindungan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC), tanpa membatasi pelayanan hanya kepada masyarakat miskin dan tidak mampu.
Program yang menjadi salah satu instrumen perlindungan sosial Pemerintah Kota Medan itu telah berjalan sejak 1 Desember 2022. Melalui skema tersebut, warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan maupun peserta yang kepesertaannya tidak aktif dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan dengan menggunakan KTP, sesuai ketentuan yang berlaku.
PIC UHC Jaminan Kesehatan Medan Bertuah (JKMB) Dinas Kesehatan Kota Medan, Salmon, menjelaskan, penerapan UHC merupakan perubahan pendekatan pemerintah dalam menjamin akses kesehatan masyarakat.
Menurutnya, sebelum skema UHC diterapkan, bantuan jaminan kesehatan lebih banyak diarahkan kepada masyarakat yang masuk kategori miskin dan tidak mampu. Kondisi itu kerap menimbulkan persoalan di tengah masyarakat karena penentuan penerima bantuan berdasarkan kategori ekonomi tidak selalu mencerminkan kebutuhan pelayanan kesehatan seseorang.
“Dulu penduduk yang mendapatkan bantuan dari pemerintah itu hanya masyarakat miskin dan tidak mampu. Makanya banyak sekali orang kecewa. Ada yang melihat seseorang punya mobil, rumahnya bagus, tetapi mendapatkan bantuan kesehatan. Akhirnya sering terjadi kesalahpahaman antara masyarakat yang tidak mampu dengan orang yang mendapatkan hak tersebut,” ujar Salom dalam kegiatan program prioritas Dinkes Medan, Kamis (19/11/2026).
Melalui UHC, kata dia, Pemerintah Kota Medan berupaya memperluas perlindungan agar masyarakat tidak kehilangan akses pelayanan kesehatan hanya karena persoalan biaya.
“Sejak 1 Desember 2022, ketika kita memperoleh predikat UHC, harapan kita tidak ada lagi penduduk yang tidak mendapatkan layanan kesehatan hanya karena tidak punya uang,” katanya.
Salmon menjelaskan, angka cakupan UHC Kota Medan sebesar 100,25 persen pada November 2026 bukan berarti seluruh peserta telah memiliki kepesertaan aktif.
Angka tersebut merupakan perbandingan jumlah peserta BPJS Kesehatan yang terdaftar di Kota Medan dengan jumlah penduduk. Persentasenya bahkan dapat melampaui 100 persen karena terdapat penduduk dari daerah lain yang bekerja atau memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) di Kota Medan.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, jumlah penduduk Kota Medan tercatat sebanyak 2.568.156 jiwa. Sementara jumlah peserta yang terdaftar mencapai sekitar 2.578.561 orang.
Namun, indikator yang tidak kalah penting adalah tingkat keaktifan peserta.
Hingga November 2026, tingkat keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Medan berada pada angka 83,50 persen.
Salmon menerangkan, terdapat dua indikator utama dalam persyaratan UHC periode 2025–2026. Pertama, cakupan kepesertaan minimal 98 persen dari jumlah penduduk. Kedua, tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen.
Dengan cakupan 100,25 persen dan keaktifan 83,50 persen, Kota Medan telah melampaui kedua ambang batas tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa capaian UHC bukan semata-mata hasil program Jaminan Kesehatan Medan Bertuah. Angka tersebut merupakan akumulasi seluruh jenis kepesertaan BPJS Kesehatan.
Di antaranya peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai pemerintah pusat melalui APBN sebanyak sekitar 778.967 peserta atau 30 persen. Kemudian peserta yang dijamin melalui program Jaminan Kesehatan Medan Bertuah sekitar 545.190 peserta atau 21 persen.
Selain itu, terdapat peserta yang pembiayaannya ditanggung pemerintah provinsi, peserta penerima upah, peserta mandiri, serta kelompok pekerja lainnya.
“Jadi, UHC itu bukan karena Medan Bertuah saja, bukan hanya JKMB. Tetapi dari total seluruh penduduk yang memiliki jaminan kesehatan,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, terdapat dua kelompok masyarakat yang menjadi sasaran utama pelayanan melalui UHC Kota Medan.
Pertama, warga yang belum pernah memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan. Kedua, warga yang sebenarnya sudah terdaftar, tetapi status kepesertaannya tidak aktif.
Salmon menyebutkan, ada sejumlah penyebab kepesertaan menjadi tidak aktif. Salah satunya tunggakan iuran peserta mandiri karena merasa tidak membutuhkan jaminan kesehatan ketika sedang dalam kondisi sehat.
Selain itu, perubahan status pekerjaan juga dapat menyebabkan kepesertaan terhenti. Misalnya, seseorang yang sebelumnya menjadi peserta melalui perusahaan kemudian mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Persoalan lainnya muncul ketika peserta PBI dinonaktifkan akibat perubahan data kepesertaan.
Ia mencontohkan, penonaktifan peserta PBI secara nasional pada Maret lalu sempat menimbulkan persoalan bagi masyarakat yang membutuhkan tindakan medis, seperti cuci darah dan operasi jantung.
Dalam kondisi tersebut, keberadaan UHC daerah menjadi salah satu instrumen untuk menjaga keberlanjutan akses pelayanan kesehatan bagi warga yang memenuhi persyaratan.
Namun, Salmon menegaskan, terdapat persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk memanfaatkan program tersebut.
Identitas kependudukan menjadi persyaratan mutlak bagi warga yang ingin mendapatkan pelayanan melalui UHC Kota Medan.
Warga harus memiliki KTP dengan domisili Kota Medan dan telah menjadi penduduk setempat sekurang-kurangnya tiga bulan.
Persyaratan tersebut diberlakukan setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan awal program pada 2022.
Salmon mengungkapkan, ketika program pertama kali diluncurkan, pendaftaran melalui aplikasi sempat membuka peluang warga dari luar daerah mendaftarkan diri sebagai penduduk Kota Medan untuk memperoleh pembiayaan kesehatan.
Kondisi itu dikhawatirkan menambah beban pemerintah daerah, sementara warga Kota Medan yang telah lama berdomisili justru harus tetap mendapatkan jaminan pelayanan.
Karena itu, Dinas Kesehatan bersama BPJS Kesehatan dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan penyesuaian mekanisme pendaftaran.
Ia mengatakan, kebijakan tersebut kemudian diperkuat dengan adanya dukungan pemerintah provinsi pada Oktober 2025 sehingga persoalan pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan jaminan kesehatan dapat ditangani melalui koordinasi lintas pemerintahan.
Dalam mekanisme pelayanan, warga yang menggunakan UHC melalui KTP pada prinsipnya mengakses layanan dari dua pintu, yakni puskesmas dan instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit.
Untuk pelayanan non-darurat, warga terlebih dahulu mendatangi puskesmas. Apabila berdasarkan pemeriksaan dokter terdapat indikasi medis yang membutuhkan penanganan lanjutan, pasien akan mendapatkan rujukan ke rumah sakit.
Sementara itu, pasien dengan kondisi kegawatdaruratan dapat langsung mendatangi IGD rumah sakit tanpa harus menunggu proses rujukan dari puskesmas.
Salmon menegaskan, mekanisme tersebut dibuat untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan sesuai kebutuhan medis pasien.
Ia juga mengingatkan bahwa tidak semua penyakit harus mendapatkan rujukan ke rumah sakit. Terdapat 144 jenis penyakit yang pada prinsipnya dapat ditangani di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai kompetensi dokter umum.
Karena itu, masyarakat diharapkan memahami fungsi puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan pertama, bukan langsung menganggap rumah sakit sebagai satu-satunya tempat untuk mendapatkan pengobatan.
Adapun pelayanan melalui skema UHC dengan KTP diberikan pada pelayanan kelas III. Warga yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik tetap dapat memanfaatkan program tersebut sepanjang mengikuti ketentuan kelas pelayanan yang ditetapkan.
“Seluruh penduduk sama. Mau kelas satu, kelas dua, kelas tiga, yang penting untuk UHC ini pelayanan yang ditanggung adalah kelas tiga. Tidak dibedakan orang yang punya mobil empat atau Fortuner, yang penting memenuhi persyaratan,” jelasnya.
Salmon turut mengingatkan masyarakat yang memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan agar memahami konsekuensi ketika beralih menggunakan pembiayaan pemerintah melalui UHC.
Menurutnya, ketika peserta mandiri dengan tunggakan kemudian didaftarkan sebagai peserta yang iurannya ditanggung pemerintah, tunggakan sebelumnya tidak otomatis diputihkan.
Tunggakan tersebut tetap tercatat dalam sistem BPJS Kesehatan.
Apabila suatu saat peserta ingin kembali menjadi peserta mandiri dengan kelas pelayanan yang lebih tinggi, kewajiban tunggakan tersebut dapat kembali menjadi persoalan yang harus diselesaikan.
Ia menjelaskan, perhitungan tunggakan iuran yang harus dibayarkan untuk mengaktifkan kembali kepesertaan mandiri dibatasi maksimal 24 bulan atau dua tahun.
Salmon mencontohkan, peserta yang memiliki tunggakan selama enam tahun tidak serta-merta harus membayar seluruh tunggakan enam tahun untuk keperluan pengaktifan kembali. Perhitungan kewajiban tersebut dibatasi maksimal 24 bulan sesuai ketentuan BPJS Kesehatan.
Selain itu, masyarakat juga perlu memahami adanya denda pelayanan bagi peserta yang memiliki tunggakan dan kemudian memanfaatkan pelayanan rawat inap dalam kondisi tertentu setelah kepesertaannya diaktifkan kembali.
Ia menjelaskan, denda pelayanan dihitung sebesar 5 persen dari biaya pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan memperhitungkan jumlah bulan tertunggak dan batas maksimal perhitungan.
Karena itu, masyarakat diminta tidak hanya memahami manfaat UHC, tetapi juga konsekuensi administrasi dari kepesertaan BPJS Kesehatan.
Identitas Keluarga Sering Menjadi Kendala
Dalam praktik pelayanan, persoalan administrasi kependudukan masih menjadi salah satu kendala yang kerap ditemui Dinas Kesehatan.
Salmon menyebutkan, permasalahan yang sering muncul antara lain nomor induk kependudukan (NIK) ganda, data kependudukan yang tidak sesuai, hingga anggota keluarga yang belum tercatat dalam kartu keluarga.
Salah satu kasus yang kerap terjadi adalah anak yang baru lahir belum dimasukkan ke dalam kartu keluarga.
Ada pula keluarga yang belum memperbarui susunan kartu keluarga setelah menikah, sehingga anak atau anggota keluarga masih tercatat dalam administrasi keluarga sebelumnya.
Akibatnya, ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, data pasien tidak dapat langsung dicocokkan dengan sistem kependudukan dan BPJS Kesehatan.
Salmon menyarankan masyarakat segera mengurus kartu keluarga setelah terjadi perubahan susunan keluarga.
Dalam kondisi mendesak ketika dokumen belum selesai, anak dapat terlebih dahulu dimasukkan ke kartu keluarga kerabat atau neneknya sesuai ketentuan administrasi kependudukan, kemudian diperbarui kembali setelah dokumen keluarga yang bersangkutan selesai.
“Jadi, jangan sampai anak kita membutuhkan pelayanan kesehatan, tetapi identitasnya belum ada. Ini menjadi tanggung jawab bersama. Solusinya, segera urus kartu keluarga,” ujarnya.
Ia juga mengajak insan pers dan elemen masyarakat ikut mengedukasi warga mengenai pentingnya memperbarui dokumen kependudukan, terutama setelah kelahiran anak, pernikahan, maupun perubahan status keluarga.
75.435 Pelayanan Kesehatan Telah Diberikan
Sejak pelaksanaan UHC dimulai pada 1 Desember 2022 hingga 2 September 2026, program tersebut telah dimanfaatkan masyarakat untuk mengakses pelayanan di berbagai fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Berdasarkan data yang dipaparkan Salmon, tercatat sebanyak 21.684 pelayanan melalui mekanisme puskesmas dengan indikasi rujukan dan sekitar 53.751 pelayanan yang diakses langsung melalui IGD rumah sakit.
Secara keseluruhan, jumlah pelayanan yang tercatat mencapai sekitar 75.435.
Dari pelaksanaan tersebut, terdapat sekitar 216.854 peserta yang didaftarkan melalui program pembiayaan Pemerintah Kota Medan.
Salmon menjelaskan, pembiayaan UHC tidak hanya diperuntukkan bagi warga yang sedang sakit. Ketika seseorang didaftarkan sebagai peserta yang iurannya ditanggung pemerintah, kewajiban pembiayaan kepesertaannya tetap berjalan meskipun yang bersangkutan belum pernah menggunakan pelayanan kesehatan.
Hal itu merupakan konsekuensi dari prinsip gotong royong dalam sistem jaminan kesehatan nasional.
“BPJS ini sistemnya sosial. Sepanjang kita membantu orang yang sehat untuk menolong orang yang sakit, itu memang prinsipnya. Jadi, tidak bisa hanya orang yang sakit saja yang didaftarkan,” katanya.
Konsekuensinya, kebutuhan anggaran Pemerintah Kota Medan untuk membiayai program tersebut terus meningkat.
Pada 2022, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp96 miliar. Sementara pada 2026, pembiayaannya telah mendekati Rp300 miliar.
Kenaikan tersebut sejalan dengan perluasan kepesertaan dan kewajiban pemerintah daerah membayarkan iuran peserta yang menjadi tanggung jawabnya.
85 Rumah Sakit di Luar Medan Layani Warga
Jangkauan pelayanan UHC Kota Medan juga tidak terbatas pada fasilitas kesehatan yang berada di wilayah administrasi kota.
Salmon mengungkapkan, terdapat 85 rumah sakit di luar Kota Medan yang telah melayani warga Kota Medan melalui skema UHC dengan KTP.
Jangkauan pelayanan tersebut bahkan telah mencapai sejumlah wilayah di Pulau Jawa, di antaranya Jakarta, Tangerang, Bogor, hingga Surabaya.
Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa warga Kota Medan tetap dapat mengakses pelayanan kesehatan ketika berada di luar daerah, sepanjang rumah sakit yang dituju telah bekerja sama dan memenuhi ketentuan pelayanan program.
Untuk mempercepat penanganan persoalan kepesertaan, Dinas Kesehatan juga membangun koordinasi lintas sektor melalui wadah komunikasi yang disebut Fast Response.
Wadah tersebut melibatkan direktur rumah sakit, unsur BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta kepala puskesmas.
Melalui koordinasi tersebut, persoalan pelayanan kesehatan masyarakat dapat ditangani selama 24 jam.
Salmon mengatakan, koordinasi dilakukan secara intensif karena proses pengaktifan kepesertaan membutuhkan ketepatan waktu. Keterlambatan administrasi berpotensi membuat pasien tidak dapat segera memperoleh persetujuan pelayanan.
Untuk peserta yang memenuhi kriteria UHC, proses pengaktifan kepesertaan dapat dilakukan melalui mekanisme yang tersedia dengan waktu pemrosesan sesuai ketentuan BPJS Kesehatan.
Ia menuturkan, pihaknya bersama Disdukcapil dan instansi terkait juga terus melakukan pemadanan data peserta secara berkala.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan data peserta sesuai dengan kondisi kependudukan terbaru, termasuk apabila terdapat peserta yang sudah meninggal dunia atau pindah domisili.
Selain warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan dan peserta yang tidak aktif, Dinas Kesehatan Kota Medan juga menghadapi persoalan masyarakat yang tidak memiliki identitas kependudukan.
Untuk kondisi tersebut, terdapat mekanisme pelayanan melalui program unregister bagi warga yang berasal dari daerah lain atau belum memiliki identitas. Nantinya akan dicocokkan dengan retina mata agar diketahui warga mana.
Salmon menjelaskan, pemerintah daerah kini semakin memperkuat koordinasi agar tanggung jawab pembiayaan kesehatan dapat disesuaikan dengan asal daerah pasien.
Misalnya, apabila pasien diketahui berasal dari Kabupaten Karo, koordinasi dapat dilakukan dengan pemerintah Kabupaten Karo. Begitu pula apabila pasien berasal dari Pematangsiantar, pemerintah daerah asal dapat dilibatkan dalam penanganannya.
Sementara untuk masyarakat tanpa identitas yang membutuhkan pertolongan, Dinas Kesehatan telah menetapkan mekanisme pelayanan melalui tiga rumah sakit yang menjadi tempat penanganan seperti RSUD H Bachtiar Djafar, RSUD dr Pirngadi Medan, dan UPTD RSJ Prof Ildrem.
Ia meminta masyarakat maupun insan pers yang menemukan warga dalam kondisi tersebut agar segera menghubungi pihak terkait dan membawa pasien ke fasilitas kesehatan yang telah ditentukan.
Bagi Salmon, capaian UHC bukan sekadar angka kepesertaan yang melampaui jumlah penduduk. Ukuran keberhasilannya juga terletak pada kemampuan pemerintah memastikan masyarakat memperoleh pelayanan ketika benar-benar membutuhkan pertolongan.
“Ini bagian dari pelayanan kita. Kita harus melayani dengan hati. Ada risiko yang harus kita kerjakan, tetapi ini merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai pelayan masyarakat,” ujarnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *