Kementerian Kehutanan Hadirkan Janpatar Simamora pada Bimtek Penyusunan Produk Hukum

GARUDANEWS.co, MEDAN – Kementerian Kehutanan melalui Program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Desa di Hotel Mercure Maha Cipta Angkasa Medan selama 3 hari sejak Senin-Rabu (9-11/11/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber pakar hukum tata negara sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Dr. Janpatar Simamora, SH., MH.
Kegiatan ini dihadiri berbagai unsur Kepala Desa dan perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejumlah desa pesisir di wilayah Sumatera Utara (Sumut). Para peserta tidak hadir untuk sekadar mendengarkan ceramah lingkungan, melainkan untuk merancang masa depan kampung halaman mereka melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Produk Hukum Desa terkait Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (M4CR) Sumut.
Adapun kegiatan ini dibuka Sustainable Mangrove Management Coordinator M4CR, Dr Ir Suwignya Utama MBA dengan memberi pesan yang menyentuh hati para peserta. “Setelah proyek M4CR berakhir, kami ingin mewariskan mangrove yang terus terjaga kepada bapak/ibu di desa untuk dijaga dan dilindungi. Kelembagaan desa adalah kuncinya. Melalui Peraturan Desa (Perdes), kita membuat aturan main yang memastikan mangrove ini menjadi sumber kehidupan bagi generasi yang akan datang,” ujar Suwignya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Wampu Sei Ular, Ir Sigit Budi Nugroho S Si M Sc, menegaskan bahwa hukum adalah instrumen perlindungan bagi masyarakat. “Rehabilitasi mangrove memiliki empat tahapan ketahanan: ekologis, ekonomi, sosial, hingga menghasilkan outcome yang nyata. Perdes adalah produk politik dan hukum yang memastikan ketahanan masyarakat pesisir tetap terjaga,” tambahnya.
Sementara itu, dari sudut pandang akademisi dan hukum, Dr Janpatar Simamora SH MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan sekaligus pakar hukum tata negara, menekankan pentingnya pendekatan partisipatif. “Regulasi desa harus melibatkan nelayan dan kelompok masyarakat peduli mangrove agar aturan ini memiliki legitimasi sosial. Kita harus menyeimbangkan fungsi konservasi dengan pemanfaatan ruang ekonomi yang berkelanjutan bagi warga,” paparnya.
Lebih lanjut Dr. Janpatar Simamora menegaskan bahwa ekosistem Mangrove rentan mengalami kerusakan jika tidak dilindungi dan dikelola dengan baik, sehingga perlu adanya komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Mangrove secara berkelanjutan dan terintegrasi.
“Pemerintah melalui kementerian terkait menaruh perhatian besar terhadap upaya rehabilitasi mangrove. Kebijakan pemerintah tersebut harus dipandang sebagai kesempatan bagi pemerintah desa untuk segera menata kawasan ekosistem mangrove melalui pembentukan regulasi yang mengedepankan aspek keberlanjutan demi masa depan anak cucu kita,” pungkas Dr. Janpatar Simamora mengakhiri pemaparannya.

Pos terkait