GARUDANEWS.co, MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan terus mempercepat transformasi layanan publik melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Upaya tersebut diwujudkan melalui serangkaian rapat teknis yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Medan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) guna mematangkan integrasi layanan publik berbasis AI.
Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, yang menginginkan layanan pemerintah dapat diakses masyarakat melalui platform yang sudah akrab digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk WhatsApp.
Rapat teknis pertama berlangsung pada Rabu (16/9) dengan melibatkan tim dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pertemuan tersebut membahas kesiapan infrastruktur, kebutuhan data, serta skema integrasi layanan berbasis AI yang tengah dikembangkan masing-masing OPD.
Selanjutnya, koordinasi kembali digelar pada Senin (21/9/2026) di Kantor Diskominfo Kota Medan dengan menghadirkan tim teknis Dinas Ketenagakerjaan dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan. Rapat dipimpin Kepala Diskominfo Kota Medan, Arrahmaan Pane, yang diwakili Sekretaris Dinas Budi Hariono, didampingi Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Ahmad Khaidir beserta jajaran.
Dalam pembahasan tersebut, Diskominfo memaparkan rencana pengembangan sistem terpadu yang akan menghubungkan berbagai layanan pemerintah melalui tiga kanal utama, yakni Super Apps, website Medan Hub, dan WhatsApp AI. Ketiga kanal tersebut dirancang untuk menjalankan fungsi informasi, pengaduan, serta pelayanan kepada masyarakat secara lebih cepat dan mudah diakses.
Integrasi layanan berbasis AI ini juga menjadi bagian dari penguatan ekosistem Medan Satu Data. Melalui program tersebut, Pemko Medan berupaya mengintegrasikan data dari seluruh perangkat daerah ke dalam satu sistem digital yang terpadu, berbasis data, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan responsif.
